TABANAN BALI - Imbas menularnya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mewabah di Bali. Dengan pemerintah Provinsi Bali yang mengambil kebijakan penyetopan pengiriman hewan ternak keluar Bali.
Bukan hanya berdampak keras terhadap para peternak sapi yang biasanya melakukan pengiriman sapi keluar Pulau Bali. Melainkan pula imbasnya kepada para peternak Babi di Bali. Mereka kini tidak dapat mengirim babi keluar seperti daerah Jakarta sejak 2 Juli lalu.
Bukan hanya itu dampak lainnya adalah kebutuhan Babi potong yang distop pengiriman keluar Bali, membuat populasi melimpah dipasaran, sehingga implikasi harga babi mulai mengalami penurunan ditingkat peternak.
Baca Juga: PSSI Resmi Mengajukan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Asia 2023, AFC Undur Tenggat Waktu
Baca Juga: Oceanman 2022 Digelar di Bali, Sandiaga Uno: Kami dan Para Atlet Renang Rasakan Sensasi Berbeda
Hal itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Perkumpulan Peternak Hewan Monogastrik Indonesia (PHMI) Kabupaten Tabanan, I Made Sukariyono alias pak Deyon yang juga selaku peternak babi mandiri, Rabu (7/7).
Dia mengaku dengan adanya wabah PMK, para peternak babi dibuat resah, karena di lock down pengiriman hewan ternak keluar Bali. Meski sejauh ini nihil ditemukan kasus PMK pada babi.
Apalagi adanya rencana pemerintah provinsi Bali melakukan lock down sampai 4 bulan kedepan.
"Ini, kan dampak ke peternak babi tidak dapat mengirim babi keluar," ucapnya.
Baca Juga: Jadwal Semifinal Piala Presiden 2022 Leg 1 dan 2, PSIS Vs Arema FC, Borneo FC Bertemu PSS Sleman
Baca Juga: PSIS Melaju ke Semifinal Piala Presiden 2022 Usai Tekuk Bhayangkara FC, Shalawat Menggema
Dia menyebut kebijakan PMK dengan melakukan lock down pengiriman hewan ternak keluar dan masuk Bali. Sejatinya pihaknya di PHMI Bali sangat mendukung tindakam dari pemerintah agar tidak meluasnya penyakit PMK di Bali yang baru ditemukan di 3 Kabupatn.
Bahkan pihaknya mendorong pemerintah untuk serius dan ketat melaksanakan penjagaan di setiap penyebarangan dan pintu masuk Bali.
Tetapi hal ini jelas ada efek yang ditimbulkan, lalu lintas terbatas secara otomatis serapan babi di Bali hanya bisa dilakukan oleh pemotong lokal.
Baca Juga: Harga Babi Kiriman Keluar Bali Anjlok, PHMI Tuding Ada Oknum Perusahaan Besar Bermain
Dan populasi babi di Bali kalau umumnya tidak bisa diserap sepenuhnya oleh pasar lokal, maka menimbulkan pula penumpukan atau over populasi.
"Kemungkinan besar akan menimbulkan efek turunnya harga babi di lapangan. Apalagi ada babi yang notabene dihasilkan perusahaan besar malah mengambil lahan pasar lokal otomatis harga lokal terus turun. Serapan babi kecil ke peternak babi," jelasnya.
Sementara ini harga babi potong tertinggi di lapangan berkisar Rp 39-40 ribu per kilogram. Bahkan harga ini tidak bisa dipungkiri akan turun lagi. Karena populasi dan penyerapan dari pasar lokal yang terbatas. Sebelumnya harga babi Rp 45 ribu perkilogramnya.
Dulu babi Bali bisa dikirim ke pasar Jakarta mencapai 90 persen.
Misalnya ada babi 200 ekor, pengiriman ke Jakarta 150 ekor, serapan pemotong lokal 50 ekor.
Namun kenyataan sekarang 200 ekor babi tersebut tidak dapat diserap pemotong lokal karena kemampuan kebutuhan pasar lokal hanya 50 ekor.
"Nah sisa ini mau dibawa kemana. Yang pasti karena babi tidak terjual operasional pembiayaan bertambah. Inilah yang terjadi saat ini akibat dampak dari PMK dan lock down, belum lagi ada perusahaan besar ikut menjual barang ke pasar lokal," ungkapnya.
Pihaknya meminta pemerintah ambil solusi soal ini, agar peternak babi tidak merugi. Apalagi para peternak babi sedang menggeliat saat ini.
Baca Juga: 7 Nama Pemain yang Unjuk Skill di Perempat Final Malaysia Open 2022, Bertemu Tuan Rumah yang Tangguh
Harapan sebagai peternak babi pemerintah mengambil sikap real masalah ini. Dengan memberikan solusi terbaik untuk penyaluran babi, yang kini populasi meningkat, karena tidak dapat melakukan pengiriman keluar Bali.
Pria yang akrab disapa pak Deyon juga menambahkan sejauh ini pada babi memang belum ditemukan kasus PMK, namun potensinya ada.
Untuk mengantisipasi penularan PMK yang bisa tertular pada babi. Sebagai seorang peternak babi pihaknya sudah melakukan biosecurity ketat, mulai dari penyemprotan disinfektan ke kandang, sterilisasi kadang dengan membatasi aktivitas keluar masuk kandang hingga memberikan viratamin da protein.
"Kami berharap pemerintah ambil sikap soal ini, artinya boleh lock down, namun babi yang dihasilkan peternak bisa terserap," pungkasnya.
Sementara itu Ketua Kadin Tabanan Ketut Loka Antara mengatakan keluhaan dari asosiasi peternak babi di babi di Tabanan dalam hal ini PHMI pihaknya telah terima. Soal babi yang kini tidak bisa dikirim keluar Bali akibatnya adanya lock down, karena kasus PMK.
"Kasus PMK yang sudah mewabah ini, sejatinya kita di Bali ini kecolongan, semestinya pemerintah daerah melakukan tindakan preventif oleh dinas terkait, sebelum adanya kasus PMK ini," kata pria asal Desa Bantas, Selemadeg Timur.
Baca Juga: Fajar dan Rian Gagal Juara Turnamen Super 750 Malaysia Open 2022, Musuh Berat Tak Terbendung
Ketika PMK muncul diluar daerah, maka pemerintah dapat mengambil tindakan preventif sebenarnya, sebelum kasus PMK ini muncul di Bali. Tetapi dengan sudah masuknya PMK ke Bali, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah lebih kongkrit, selain gerakan pengobatan dan dapat melakukan lock secara regional.
Bila satu kabupaten terdeteksi kasus PMK, maka lock down secara regional. Seperti kabupaten Gianyar langsung dilock down, akan tetapi di Kabupaten Tabanan tidak temukan PMK atau zona hijau jangan lock down Tabanan. Catatannya tetap pengawasan dilakukan dengan ketat oleh dinas terkait,
"Jadi tidak semua secara keseluruhan di lock down, kalau Gianyar PMK, maka lock down Gianyar dan melakukan pengawasan, pengobatan dan biosecurity dengan ketat," ungkapnya.
Pemerintah yang telah mengambil kebijakan menyetop pengiriman hewan ternak keluar Bali juga harus mengambil solusi yang terbaik.
Lalu lintas hewan ternak di lock down sementara. Sedangkan implikasinya populasi hewan ternak pasti meningkat. Bukan hanya sapi melainkan pula babi. Lantaran tidak tersalurkan.
Lagi-lagi dampaknya ke peternak babi, sudah pasti populasi babi meningkat, imbasnya ke turunnya harga babi, karena populasi babi ini. Belum lagi adanya sistem pola usaha kemitraan babi di bali populasi sangat tinggi.
Jangan sampai lock down ini, justru perusahaan besar dengan pola kemitraan menjual babinya ke pangsa pasal lokal yang dimana pasar lokal milik dari peternak lokal sendiri.
"Kan kasihan peternak babi mandiri di Bali, sudah ada aturan yang mengatur UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Kemudian dikeluarkan surat edaran bernomor 524.3/10237Disnakeswan tersebut, memuat butir penting, tidak diperkenankannya perusahaan yang menjalankan pola kemitraan peternak dalam penggemukan dan pembibitan. Pola kemitraan yang masih bisa dijalankan hanya berupa penyerapan atau pengambilan produksi babi untuk dijual ke luar provinsi ataupun diolah," tandasnya. ***