Network
TABANAN BALI – Adanya penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Tabanan secara mendadak digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu 27 Oktober 2021.
Perihal kasus dana insentif daerah (DID) tahun 2018 masih menjadi tanya banyak pihak. Pasalnya kasus ini sempat terhenti setelah adanya penetapan Yaya Purnomo selaku pejabat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam kasus suap gratifikasi.
Baca Juga: Breaking News! KPK Geledah Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan, 4 Koper Berkas Diamankan
Kasus suap DID pun disebut-sebut dugaan keterlibatan 7 kepala daerah salah satu pejabat yang ada di Pemkab Tabanan.
Soal kasus ini jika dilihat kebelakang tahun 2018 lalu. Kabupaten Tabanan yang mendapatkan DID tersebut. Kala itu jabatan Bupati Tabanan diemban Ni Putu Eka Wiryastuti. DID turun dengan nilai Rp 55 miliar. Sementara itu usulannya sebesar Rp 81 miliar.
Dana insentif daerah sejatinya disetujui pada tahun 2017 proses eksekusi pada tahun 2018. Dana insentif daerah tersebut didapat oleh Pemkab Tabanan bukan tanpa sebab, karena prestasi WTP yang secara berturut-turut diraih Pemkab Tabanan sebanyak 3 kali. Aneh gelontoran DID lebih besar didapat Tabanan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 15 miliar.
Baca Juga: Balika Vadhu ANTV: Kejahatan Bharat Belum Tercium Anandhi, Phooli Tersiksa Jadi Pembantu
Dana insentif daerah tersebut digunakan Pemkab Tabanan kala itu untuk membangun jalan, fasilitas publik dan proyek fisik lainnya.
Sayangnya dalam perjalanan tahun 2018 dana insentif daerah tersebut justru ada permainan suap (gratifikasi). Hingga KPK menangkap Yaya Purnomo selaku Pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
