TABANAN BALI- Hutang Indonesia menjadi topik perbincangan yang cukup hangat baru-baru ini.
Hutang Indonesia diketahui sebesar 7.000 triliun rupiah, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Hutang Indonesia tersebut digunakan pemerintah untuk melakukan berbagai pembangunan infrastruktur sebagai wujud pemerintah dalam menciptakan kas negara melalui investasi jangka panjang.
Baca Juga: Update Perang Rusia: Amerika Serikat Janjikan Roket Tambahan Senilai 1 miliar Dollar untuk Ukraina
Dikutip Tabanan Bali dari berbagai sumber, hutang Indonesia menurut Luhut masih tergolong aman dibanding negara lainya.
Tingginya hutang Indonesia dan berbagai negara tersebut diakibatkan salah satunya karena dampak dari pandemi covid-19 .
Covid-19 merupakan bencana yang menimpa seluruh masyarakat dunia, hal ini berdampak pada berbagai sektor, salah satunya ekonomi.
Baca Juga: China Memperluas Latihan Militer, Mengancam Negara Terdekatnya Taiwan
Menanggapi tingginya jumlah hutang yang dimiliki Indonesia, membuat sebagaian masyarakat Indonesia dari berbagai golongan geram, salah satunya para ahli ekonomi.
Mereka khawatir jika Indonesia nantinya akan terkena jebakan hutang yang mana akan menyulitkan dan merugikan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia.
Luhut mengatakan agar masyarakat tidak boleh menanggapi besarnya hutang Indonesia dari satu sisi saja.
Dalam menanggapi besaran hutang yang dimiliki Indonesia, Luhut berpesan agar masyarakat juga menilai dari beberapa sisi positif mengenai investasi yang sudah maupun yang sedang dilaksanakan.
Sebagian besar hutang yang dimiliki Indonesia memang difungsikan pada beberapa proyek srategis seperti pembangunan jalan tol, dan sebagainya.
Investasi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur memang belum tentu dapat mengembalikan modal awal pembutan infrastruktur terssebut secara lebih cepat.
Baca Juga: IOI 2022 Resmi Digelar, Indonesia Jadi Tuan Rumah, Berikut Pemuda Perwakilan NKRI
Namun dengan ini pemerintah berupaya untuk menciptakan sumber pendapatan bagi kas negara dengan estimasi jangka yang panjang kedepanya.
Luhut mengatakan jika pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan dari hutang sah-sah saja dilakukan asal dikelola dengan baik.
Menurutnya membangun infrastruktur dengan menggunakan dana dari negara membutuhkan waktu yang cukup lama.
Luhut juga menjelaskan pembangunan infrastruktur memang membutuhkan waktu yang cukup lambat dalam menghasilkan keuntungan ataupun sekedar balik modal.
Seperti misalnya pembangunan Trans Sumatra yang bisa dprediksikan akan selesai 15 tahun kedepanya.
Seperti yang diketahui pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau lebih menyoroti dan melaksanakan kebijakan yang berfokus pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur di berbagai daerah. Dengan harapan dapat menangani berbagai permasalahan sosial seperti kesenjangan ekonomi dan sebagainya.***