Network
TABANANBALI.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan, Kamis 20 Mei 2021.
Disdukcapil Tabanan intinya bertekad melakukan peningkatan kualitas layanan dan tata kelola Administrasi Kependudukan.
Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Data Kependudukan merupakan basis utama data Penduduk yang wajib digunakan oleh berbagai instansi mulai dari perencanaan, pembangunan pelayanan publik, kegiatan sosial, dan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana menyatakan siap bersinergi dengan Bawaslu Tabanan untuk Songsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Rai Dwipayana juga menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul saat faktual proses pumutakhiran data pemilih pada pemilihan dan pemilu di wilayah Kabupaten Tabanan.
"Kebanyakan permasalahan data penduduk umumnya di wilayah Kabuapten Tabanan, masalah ada sejumlah warga dalam mengurus dokumen dan admintrasi kependududkan tidak mengikuti atau melalui prosedur dan mekanisme serta tidak mentaati peraturan yang berlaku," ungkapnya.
Baca Juga: Gol Chiesa Kunci Gelar Juara Juventus 14 Kalinya. Laga Buffon Terakhir Bersama Nyonya Tua
Data Kependudukan yang valid menjadi barometer penentu suksesnya pembangunan daerah.
Pihaknya berupaya seoptimal mungkin memberikan akses kepada warga Tabanan dan penduduk lainnya untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik sesuai dengan semangat Undang-Undang nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Ditegaskan, Disdukcapil Tabanan siap dan berkomitemen untuk membantu dalam menciptakan Data Penduduk dan Data Pemilih yang berkualitas, mutakhir, dan komprehensif bersama-sama Bawaslu, dan KPU.
"Terkait permasalah warga sudah meninggal, pindah datang dan pindah keluar, pihaknya mengatakan tidak berani untuk mencoret data pemilih tersebut karena tanpa memberitahukan kepada kami disini, status warga masih tercatat dalam adminduk Disdukcapil Tabanan," ucapnya
Ia menceritakan seperti pengalamannya pada waktu Pilkada tahun 2020 lalu.
Dalam masa pandemi Covid-19, jajaran Disdukcapil sudah berupaya sangat maksimal untuk melakukan tugas-tugas turun ke desa-desa melakukan perekaman, walaupun masih kendala tentang sarpras (sarana dan prasara), seperti mobil keliling yang sudah didesain khusus untuk melakukan perekeman.
"Partisipasi masyarakat dalam pengurusan adminitrasi tidak mentaati peraturan yang berlaku, jika sudah ada hal keperluan yang mendesak baru mereka mengurus,” selorohnya
Agung Rai Dwi Dwipayana memaparkan, untuk langkah kedepan Disdukcapil Tabanan sudah melakukan sosialisasi dan akan menegaskan melalui surat ditujukan pemerintah desa menengaskan kembali serperti diantaranya warga yang lahir, pindah domisili dan warga sudah meninggal wajib dilaporkan secara tertulis.
Warga yang tidak mengurus akta kematian masih banyak tercatat pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan pada Pilkada 2020, karena hal tersebut masih tercatat dalam data base, tampa pelaporan kepada kami disini.
"Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga saat ini turun ke desa melakukan perekaman bagi waraga yang sudah memenuhi syarat agar data akan lebih valid dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," tandasnya.***
