Network
TABANAN BALI - Politisi Golkar Tabanan yang juga selaku Ketua DPD II Golkar Tabanan I Nyoman Wirya mendesak Pemerintah Kabupaten Tabanan agar segera melakukan refocusing anggaran untuk memfokuskan anggaran pada penanganan bencana alam. Sama halnya seperti penanganan Covid-19 anggaran diarahkan kesana.
"Ini kan bencana alam yang hampir merata terjadi di Tabanan, bahkan ada korban jiwa, sehingga perlu penanganan lebih cepat. Entah berupa bantuan bagi warga yang terkena musibah atau melakukan perbaikan pada lokasi infrastruktur yang rusak," ungkapnya.
Wirya menegaskan kembali soal refocusing anggaran ini bisa dilakukan pada APBD perubahan, apalagi proses masih berjalan. Bila perlu dana hibah digeser untuk penanganan bencana alam.
Baca Juga: Musim Penghujan Mulai Merata, BMKG Imbau Warga Waspadai Potensi Hujan Lebat Hingga Gelombang Tinggi
Kalau di perubahan tidak bisa dianggarkan untuk penanganan bencana alam, masak setahun baru jalan dan jembatan jebol baru diperbaiki.
"Kan kasihan masyarakat harus menunggu lama, karena banyak kita ketahui sulit mendapat penanganan perihal bencana alam," tutur pria yang juga anggota DPRD Bali.
Selain itu Wirya pun menyoroti soal pembangunan di Tabanan yang harus dievaluasi oleh Pemerintah daerah. Terutama daerah aliran sungai, banyak pembangunan sekarang ini melanggar. Belum lagi terjadi alih fungsi lahan.
Baca Juga: Gandeng PMI, BPJS Ketenagakerjaan Tabanan Gelar Aksi Donor Darah Saat Hari Pelanggan Nasional
Ini perlu ada perda yang mengatur, apalagi ke depan ada pembangunan jalan tol yang mengambil space cukup banyak lahan.
"Maka dari sekarang perda tata ruang harus ada perubahan, kita tidak menyalakan penguasa mari tangani bersama dan berbuat untuk Tabanan," kata Wirya.
Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan I Made Asta Dharma. Dia menyebut segera mengalihkan sejumlah anggaran yang ada pada APBD perubahan saat ini. Bencana alam ini emergency darurat yang harus segera ditangani.
"Tidak bisa ditunda penanganan. Misalnya jalan dan jembatan putus, harus ada jembatan darurat dibuat sebagai akses warga," ungkapnya.
Baca Juga: Kebiasaan Finansial yang Menyulitkan Orang Dewasa Muda
Baca Juga: Deolipa Yumara Gugat Fee 15 M di Pengadilan Negeri Jakarta, Polri: Monggo-Monggo Aja
Sekali lagi karena ini sifatnya darurat, pimpinan Tabanan dalam hal ini Bupati Tabanan dapat mengambil kebijakan dengan mengalihkan dana hibah bansos dialihkan untuk penanganan bencana.
"Hanya ini dapat dilakukan ditengah kondisi keuangan daerah yang minim," pungkasnya.
Disisi lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menyiapkan dana bencana sebesar Rp 7 miliar untuk menangani dampak bencana akibat hujan dengan intensitas tinggi pada Senin (17/10) yang terjadi secara merata di seluruh kecamatan.
Baca Juga: Kebiasaan Finansial yang Menyulitkan Orang Dewasa Muda
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Pembangunan IKN oleh Jokowi Diagendakan Akhir Agustus 2022
“Kami sudah koordinasi dengan Sekda, BPBD, dan Dinas PU, ada dana bantuan bencana alam kurang lebih Rp 7 miliar. Secara teknis pelaksanaannya oleh Dinas PU dan BPBD,” kata Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Selasa (18/10).
Pemanfaatan dana bencana tersebut akan menggunakan skala prioritas. Khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan penghubung. Sehingga arus penyaluran logistik tidak terhambat.
“Khususnya jalan ekonomi, kalau putus bagaimana orang berjualan, bagaimana orang akan bersekolah. Baru setelah itu (bantuan) ke subak, parahyangan (pura atau tempat ibadah). Ada skala prioritasnya,” jelas Sanjaya saat meninjau longsor yang mengisolir Banjar Punjuan dan Palian di Desa Luwus, Kecamatan Baturiti.
Baca Juga: Rasa Bangga Abah Lala, Lagu Ojo Dibandingke Sukses Menghibur Hadirin di Istana
Selain dana bencana, upaya penanganan juga akan dilakukan dengan meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, BPBD Pusat dan Provinsi Bali, serta badan usaha milik negara melalui program CSR (corporate social responsibility).
Karena itu, ia telah meminta seluruh perbekel atau kepala desa serta camat untuk segera merangkum data dampak bencana yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga proses verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dan BPBD Tabanan secepatnya bisa dilakukan.
“Apa saja keluhannya. Soal air, subak, pura, jembatan, longsor biar diinvetarisasi dan diverifikasi BPBD dan Dinas PU. Sehingga bantuannya nanti mana yang bisa ditangani kabupaten, mana yang provinsi, mana yang balai pengairan,” sebutnya.
Baca Juga: Gebyar Peringatan Kemerdekaan Ke-77 RI, Kemenkumham Remisi Bebas 2.725 Napi
Sanjaya menambahkan, dana bencana sebesar Rp 7 miliar yang telah disiapkan tersebut masih memungkinkan untuk bertambah. Peluangnya ada pada APBD Perubahan 2022.
“Nanti kami lihat postur APBD dan inventarisasi dampak bencana yang terjadi. Makanya paling lama lima hari atau satu minggu ada data yang akurat. Yang mana akan menjadi skala prioritas untuk dibantu dan ditangani,” pungkasnya.
Baca Juga: Musim Penghujan Mulai Merata, BMKG Imbau Warga Waspadai Potensi Hujan Lebat Hingga Gelombang Tinggi
Terkait prioritas penanganan bencana pada infrastruktur jalan penghubung, berdasarkan data sementara Dinas PUPRPKP Tabanan, ada enam ruas yang mengalami kerusakan.
Enam ruas itu antara lain jembatan Yeh Kajang pada jalur Kecamatan Marga-Baturiti di Desa Tua, dan jalan utama menuju Desa Geluntung di Kecamatan Marga.
Kemudian jalur penghubung Desa Senganan dan Biaung di Kecamatan Penebel, jalan penghubung Lebo dan Poyan di Kecamatan Baturiti, jalan penghubungan Senapahan dan Belayu di Kecamatan Kediri, dan jalur penghubung Cepaka dan Munggu di Kecamatan Kediri. ****
